Antara Hibah dan Waris

Antara Hibah dan Waris

Assalamu ‘alaikum wr wb

Saya anak ke-9 dari 10 bersaudara dan anak laki-laki ke-3 dari 4 laki-laki bersaudara. Kedua orang tua kami sudah meninggal.

Namun semasa hayati mereka telah mewasiatkan tanah buat dibagi rata kepada kami, bahkan telah ditentukan siapa mendapatkan bagian tanah nan mana. Tiga saudara di antara kami telah mendirikan bangunan di atas tanah bagiannya semasa orang tua kami masih hidup.

Apakah anggaran seperti itu dibenarkan menurut agama?

Wassalamu ‘alaikum wr wb

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sesuai dengan judul pertanyaan Anda, masalah ini memang akan menjadi jelas manakala ditetapkan sebagai hibah atau waris.

Kalau ingin agar pembagian seperti nan Anda sebutkan itu dihalalkan agama dan dibenarkan syariat, sebaiknya diresmikan sebagai hibah dan bukan pembagian waris.

Mengapa harus dijadikan hibah?

Pertama, sebab dalam hukum waris, anak laki-laki punya hak 2 kali lipat lebih besar dari hak anak perempuan. Kalau anak perempuan mendapat warisan senilai 1 Milyar misalnya, maka harus dipastikan bahwa anak laki-laki mendapat 2 Milyar.

Hal ini telah menjadi ketetapan samawi di mana Allah SWT langsung turun tangan dalam hal ini. Ketentuan itu sudah harga wafat dari langit. Melawan atau coba-coba berani tak menerapkannya, maka adzab Allah SWT telah menanti. Baik berupa dicabutnya keberkahan harta di global ataupun berupa siksaan adzab kubur nan pedih dan menyakitkan.

Saking seriusnya Allah SWT dalam ketetapannya ini, sampai-sampai ungkapannya di dalam Al-Quran pun lain dari biasanya. Allah membuka ayat ini dengan ungkapan bahwa Allah SWT telah berwashiyat.

Allah mewashiyatkan bagimu tentang (pembagian waris) anak-anakmu, yaitu bagian anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (QS. An-Nisa': 11)

Dan ayat ini kemudian ditutup dengan penguncian wafat nan kita tak dapat bergerak lagi.

Ini ialah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa': 11)

Berarti urusan ini bukan perkara main-main. Tidak ada kompromi lagi bahwa anak laki-laki harus mendapat jatah 2 kali lipat dari jatah nan diterima anak perempuan, kalau mau selamat global dan akhirat.

Agar orang tua dan anak-anak selamat dari adzab Allah SWT, hindarilah penerapan masalah ini sebagai pembagian warisan. Formulanya diganti saja menjadi pemberian hibah, agar tak terkena pasal-pasal dan ayat-ayat maut.

Kedua, selama orang nan hartanya mau dibagi waris masih hidup, tak ada istilah bagi-bagi warisan. Dalam hukum syariah, nan namanya warisan hanya dibagi-bagi manakala ada seseorang nan meninggal global dengan meninggalkan harta nan punya nilai nominal. Dan dibagi kepada pakar warisnya dengan ketentuan pembagian langsung dari langit. Bukan hasil rekayasa dan pendekatan logika manusia.

Agama Islam tak pernah mengenal seseorang nan masih hayati segar bugar membagi-bagi hartanya kepada pakar warisnya. Karena syarat terjadinya waris nan pertama kali ialah meninggalnya seseorang nan hartanya akan dibagi waris.

Kalau ada orang masih hayati lalu membagi-bagi hartanya, nan lebih tepat ialah hibah. Hibah ialah seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain, baik pakar waris atau pun nan bukan pakar waris, berapa pun nilainya.

Tetapi sebagai konsekuensinya, pada saat pembagian itu pula harta tersebut sudah berpindah pemilik. Harta itu begitu dibagikan sudah bukan lagi milik nan memberi hibah. Tetapi secara absah dan resmi telah menjadi milik orang nan diberi hibah.

Untuk kondisi di zaman sekarang ini, agar sebuah hibah menjadi absah dan tak berpotensi menimbulkan konflik di masa mendatang, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat berikut:

1. Surat Pernyataan Hibah
Orang nan akan memberikan hartanya kepada orang lain sebagai hibah harus menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai. Di atas pernyataan itu dijelaskan jenis hartanya, nilainya, kepada siapa ditujukan pemberian itu.

Selain itu, pernyataan itu harus mendapatkan persaksian dari pihak lain nan dipercaya. Dan terutama sekali juga harus ditandatangani oleh para calon pakar waris si pemberi hibah. Agar di kemudian hari tak muncul masalah.

Jadi agar hibah tak berpotensi konflik, surat pernyataan harus dibuat secara absah dan resmi.

2. Pengurusan Surat Kepemilikan
Setelah surat pernyataan hibah ditandatangani oleh semua pihak nan terkait, nan harus dilengkapi ialah pengurusan surat bukti kepemilikan atas suatu harta.

Misalnya, ketika seorang ayah menghibahkan rumah kepada anaknya, maka hibah itu baru absah dan resmi secara hukum manakala surat-surat kepemilikan atas rumah itu sudah diselesaikan. Misalnya, sertifikat tanah itu sudah di balik-nama kepada anaknya.

Dan bila nan dihibahkan berupa kendaraan bermotor, maka STNK dan BPKB harus di balik nama pada saat penghibahan itu.

3. Penyerahan Harta
Bila harta itu berupa uang tunai, maka baru dapat disebut hibah kalau memang sudah diserahkan secara tunai. Bukan sekedar baru dijanjikan.

Sebagai pihak nan diberikan hibah, sebaiknya jangan merasa sudah memiliki harta kalau harta itu secara pisik belum diserahkan. Kalau baru sekedar omongan, janji, keinginan, niat dan sejenisnya, harus disadari bahwa semau itu belum merupakan pemindahan kepemilikan.

Bila Baru Dijanjikan Tapi Penyerahannya Setelah Meninggal
Ada sebagian orang nan menjanjikan bila nanti dirinya meninggal dunia, maka harta-harta nan dimilikinya akan diserahkan kepada si fulan dan si fulan. Inilah nan disebut dengan istilah washiyat.

Namun agar washiyat ini menjadi absah dan resmi secara hukum, ada syarat dan ketentuannya.

1. Pakar Waris Tidak Boleh Jadi Penerima Washiyah
Syariat Islam telah mengharamkan para pakar waris menerima washiyat dari orang nan mereka warisi. Hal itu ditegaskan oleh dalil-dalil syar’i bahwa:

لا وصية لوارث

Tidak ada washiyat bagi pakar waris
Mengapa pakar waris tak berhak buat menerima harta lewat washiyat?

Jawabnya sebab para pakar waris telah menerima harta lewat warisan. Dan harta dari warisan sudah menjamin bahwa pakar waris itu menerima harta. Dia tak perlu lagi menerima harta lewat washiyat.

2. Nilai Washiyat Maksimal 1/3 Total Nilai Harta
Haram bagi seseorang buat berwashiyat dengan seluruh hartanya. Dan hal itu terjadi di masa Rasulullah SAW. Seorang shahabat nabi nan bernama Sa’ad bin Abi Waqqash berniat buat mewashiyatkan 2/3 hartanya. Maksudnya bila dirinya nanti meninggal dunia, 2/3 dari harta nan dimilikinya akan diserahkan ke baitulmal.

Mendengar niatnya, Rasulullah SAW melarangnya. Sehingga Sa’ad mengurangi jumlah nilai nan akan diinfaqkan menjadi separuhnya. Namun lagi-lagi Rasululullah SAW melarangnya. Terakhir, shahabat nan dermawan ini mengatakan kalau begitu bagaimana dengan 1/3 nya?

Rasulullah SAW kemudian berkata, "Ya, sepertiga saja. Dan sepertiga itu cukup besar (banyak)."

Maka para fuqaha dengan berlandaskan kepada dalil ini menyimpulkan bahwa nilai washiyat itu maksimal ialah 1/3 dari nilai total harta nan dimiliki. Sisanya nan 2/3 (duapertiga) menjadi hak para pakar waris.

Seperti juga dalam hal hibah, maka washiyat ini baru absah dan resmi serta berkekuatan hukum manakala syaratnya sudah terpenuhi. Selain itu juga buat menghindari konflik di kemudian hari antara penerima washiyat dan pakar waris.

Semua berkas mulai dari pernyataan penyerahan harta sebagai washiyat, lembar-lembar persetujuan dari pada pakar waris, dan berkas-berkas lainnya, sebaiknya disahkan oleh notaris. Agar dikemudian hari niat baik almarhum tak malah jadi bumerang, sebab para pakar warisnya saling berbunuhan meributkan harta.

Wallahu a’lam bishshawab, wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc

Mawaris

advertisements

Abu Haidar 2017 - Contact - Privacy Policy