Antara MUI dan Bank Century

Antara MUI dan Bank Century

Siapa sejatinya nan sejak dilahirkan bercita-cita ingin miskin, menjadi gelandangan dan pengemis (Gepeng)? Siapa sejatinya nan sejak dilahirkan bercita-cita tinggal di rongga di bawah rumah jembatan, dibantaran sungai, dan emper-emper toko, serta dipinggiran rel kereta? Siapa sejatinya nan sejak dilahirkan bercita-cita ingin ‘luntang-lantung’ dan tanpa pekerjaan, serta hayati menggelandang? Siapa nan sejatinya nan sejak dilahirkan ingin hayati dengan selalu dikejar-kejar Tramtib? Tentu, tidak ada seorangpun nan memiliki cita-cita seperti itu.

Apakah orang-orang nan miskin itu, mereka tak mempunyai hak hayati dan tinggal di ibukota Jakarta? Apakah orang-orang miskin itu sesuatu nan ‘najis’, dan harus dijauhi dan dijauhkan dari kehidupan sosial. Apakah akses kehidupan mereka harus ditutup, sekecil apapun nilainya, walaupun hanya setahun sekali, disaat momentum Ramadhan ini. Apakah mereka nan menjadi ‘Gepeng’ ‘itu, tidak berhak sedikitpun mendapatkan belas kasihan dari orang-orang nan masih mempunyai hati nurani, dan ingin bersedekah serta berbagi? Dan, apakah mereka nan menjadi ‘Gepeng’ itu, memiliki mental pemalas, dan hanya dapat mengemis, tak mau berusaha sama sekali dalam hayati mereka?

Sangat menyedihkan. Berdasarkan Nomor 8 Tahun 2007, sekarang siapa saja nan memberikan sedekah kepada kaum ‘Gepeng’ akan dikenakan hukuman hukum dengan denda Rp 20 juta, atau kurungan selama enam bulan bagi nan melanggar.

Sejak Perda itu dikeluarkan telah berimplikasi dengan adanya langkah represif, di mana Senin (31/8), sebanyak 12 orang telah memberi sedekah dipinggir jalan kepada ‘Gepeng’ ditangkap dalam operasi terpadu nan digelar Dinas Sosial DKI Jakarta. Mereka nan ditangkap itu kedapatan bersedekah kepada ‘Gepeng’ dan kaum dhuafa. Dan, selama operasi berlangsung telah menangkap 30 koordinator ‘Gepeng’, dan menjaring 854 ‘Gepeng’, nan terdiri 170 orang pria, 205 wanita, 83 bayi serta 496 anak-anak remaja.

Dibagian lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan embargo mengemis, dan dinyatakan oleh (MUI) Sumenep, Madura, Jawa Timur, dan sikap MUI Sumenep ini mendapatkan dukungan dari MUI Pusat. “Tangan diatas itu lebih mulia daripada tangan diawah. Dalam pengertian, Islam tak menyenangi orang nan meminta-minta”, kata Ketua MUI, Umar Shihab, di Jakarta, Selasa (25/8). Ditambahkannya, Ketua MUI lainnya, KH.Ma’ruf Amin menegaskan, konduite mengemis dilarang jika dengan tujuan memanfaatkan momen Ramadhan. Tokoh nan menjadi Watimpres dibidang keagamaan itu, juga menyatakan setuju adanya penertiban, tetapi tiak mengharamkan mengemis. "Harus dilihat konteknya.  Sebuah hadist melarang buat meminta-minta, kecuali jika dalam kedaan sangat terpaksa.Yang bersangkutan membutuhkannya buat menafkahi keluarga dan dalam kondisi berutang dan tak memiliki pekerjaan", tambah KH.Ma’ruf. (Republika, 31/8/2009)

Seperti nan diinginkan oleh Ketua MUI, Umar Shihab, tak ada lagi kelompok-kelompok dalam masyarakat nan ingin menjadi ‘Gepeng’, dan berprofesi sebagai pengemis. Tapi, menjadi ‘Gepeng’ itu, hanyalah sebab faktor keadaan, nan bersifat struktural. Dan, mereka tak bisa keluar dari kungkungan struktur nan terus menghambat kehidupan mereka. Orang-orang miskin tak memiliki akses ekonomi sama sekali, hanya sebagian kecil mereka nan bekerja di sektor informal, sebagai pemulung, dan jenis-jenis pekerjaan lainnya di sektor informal.

Mereka tak akan menjadi ‘Gepeng’, seandainya pemerintah memfasilitasi para ‘Gepeng’ dengan mendapatkan pendidikan informal, di berbagai bidang, dan mereka dihubungkan dengan para pemilik kapital membuka lapangan kerja. Tapi, orang-orang miskin, nan dijamin dalam konstitusi (UUD) ini tak mendapatkan perhatian, nan semestinya dari pemerintah. Padahal, mereka sebagai warga negara mempunyai hak-hak dasar nan harus dijamin berdasarkan UUD, dan ini sifatnya mutlak. Tapi, mengapa justru sekarang diperlakukan secara tak adil atas nasib mereka nan miskin itu?

Di sisi lainnya, pemerintah dengan sangat mudah menggelontorkan uang nan jumlahnya sangat fantastis Rp 7 triliun kepada Bank Century nan akhirnya juga ‘collapse’ (bangkrut). Peristiwa ini hanyalah mengulangi peristiwa tahun 1997-l998, ketika Indonesia menghadapi krisis di sektor finansial (keuangan), dan pemerintah menggelontorkan dana ‘likuiditas’ kepada sejumlah bank, nan nilai totalnya berjumlah Rp 650 triliun. Dan, sampai sekarang ini, pemerintah melalui APBN tetap membayar cicilan kembang utang, termasuk kembang dari dana nan sudah digelontorkan kepada bank-bank, nan jumlahnya mencapai 11 persen dari total APBN, yaitu mencapai Rp 109 triliun.

Mereka nan tersangkut dengan kasus BLBI termasuk dengan Bank Century itu, semuanya aman, dan tak ada nan ditindak secara hukum. Tapi, orang-orang nan ingin memberi sedekah dan para ‘Gepeng’ nan menerima sedekah, nan jumlahnya tak lebih dari Rp 5.000 – Rp 10.000 rupiah sudah harus dihukum dan didenda. Di mana keadilan itu? Wallahu ‘alam.

Editorial

advertisements

Abu Haidar 2017 - Contact - Privacy Policy