Bolehkah Intelijen Memiliki Kewenangan Menyadap dan Menangkap?

Bolehkah Intelijen Memiliki Kewenangan Menyadap dan Menangkap?

Sekarang sedang dibahas di DPR RUU Tentang Intelijen Negara, sebagai langkah antisipasi pemerintah menghadapi masalah keamanan, termasuk terorisme. Tentu nan akan menjadi objek ialah umat Islam. Ini artinya umat Islam akan menghadapi kembali situasi nan mungkin lebih jelek dibandingkan dengan zaman Soeharto.

RUU nan baru digulirkan pemerintah, dan sekarang ini sedang dalam pembahasan di DPR, terdapat hal-hal nan sangat mendasarkan menyangkut hak-hak dasar rakyat, nan sangat mungkin akan terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Karena, di dalam RUU itu, pemerintah mengajukan usulan nan memberikan aparat intelijen mempunyai kewenangan melakukan penyadapan dan penangkapan selama 7 X 24 jam.

Sementara itu, kalangan DPR menilai aparat intelijen seharusnya tidak hanya diawasi secara internal, tetapi juga harus diawasi secara eksternal. Rancangan RUU Intelijen harus mengakomodasi supervisi eksternal.

“Harus ada tim pengawas eksternal buat mengawasi kegiatan intelijen maupun aktivitas penyadapan nan dilakukan aparat intelijen. Kalau terus dibiarkan gelap, kewenangan intelijen ini dapat disalahgunakan buat kepentingan eksklusif nan tak ada kaitannya dengan kepentingan negara”, ujar anggota Komisi I dari FPDIP, TB. Hasanuddin, Rabu (23/3).

Terkait dengan kewenangan penyadapan oleh intelijen, menurut Hasanuddin, hal itu tak menjadid persoalan sepanjang ada anggaran nan tegas mengenai batasan atau kriteria penyadapan buat kepentingan negara. Selain itu, hasil penyadapan juga harus dapat dibuka, sepanjang substansi penyadapan tak menyalahi ketentuan tentang undang-undang kerahasia negara atau ketentuan undang-undang nan berlaku.

Ketentuan RUU Intelijen nan juga perlu dianalisis secara kritis, menurut Hasanudin, ialah kewenangan aparat intelijen buat melakukan penangkapan dan menahan seseorang dalam 7 X 24 jam. Ketentuan itu diniai tak relevan dengan tugas intelijen. Dalam draft sebelumnya ketentuan itu telah dicoret oleh Komisi I DPR. “Terus terang kami terkejut sebab pemerintah mengusulkan lagi (kewenangan) penangkapan dan penahanan dalam 7X24 jam”, ujar TB Hasanuddin.

Menjadi Ancaman Kebebasan

Di bagian lain, elemen masyarakat sipil berharap RUU Intelijen mengakomodasi penegakkan hak-hak asasi manusia. Wewenang buat buat penyadapan dan dan penangkapan dikawatirkan dapat mengancam kebebasan sipil dan berpontensi melanggar HAM.

Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mengatakan, pemerintah dan DPR harus memikirkan mekanisme dan prosedur standar tentang prasyarat penyadapan. “Pemerintan harus menyediakan ruang keluhan bagi warga negara yagn merasa hak privasinya dilanggar”, ujar Koordinator Paradoksal Haris Azhar.

Sementara itu, Al Araf dari Imparsial, menyatakan, permintaan Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki kewenangan buat menangkap. Menurut dia, kewenangan ataupun menahan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pemberian kewenangan menangkap kepada aparat intelijen merusak prosedur sistem pengadilan kriminal dan menimbulkan tumpang tindih.

Pemberian kewenangan panangkapan dan penahanan kepada intlelijen ialah hal nan keliru, dan mengancam hak asasi manusia, merusak prinsip negara hukum, dan demokrasi itu sendiri. Pemberian kewenangan menangkap tersebut sama juga dengan pemberian kewenangan penculikan seara sah melalui undang-undang intelijen mengingat kerja intelijen nan tertutup dan rahasia, ujar Al Araf.

+++

Dengan ini obrolan sebelumnya kami tutup, dan kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi para pengunjung.

Suara kita

advertisements

Abu Haidar 2018 - Contact - Privacy Policy