Haramkan nan Tidak Berlabel Halal?

Haramkan nan Tidak Berlabel Halal?

Assalamualaikum wr. wb.

Ustadz nan dimuliakan ALLAH, aku mau bertanya, bagaimanakah hukumnya makananan nan tak ada label halalnya? Soalnya teman aku pernah bilang kalau mau beli makanan musti lihat label halalnya. Yang aku tahu makanan haram itu seperti babi, darah, dan bangkai. Apa makanan nan tak ada label halalnya dari MUI juga tak boleh dimakan?

Wassalamualaikum,

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Niat baik institusi nan mengeluarkan label halal patut diacungi jempol. Sebab tujuannya niscaya buat melindungi umat Islam dari mengkonsumsi produk nan diharamkan. Lantaran masalah kehalalan produk sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Dengan adanya pelabelan produk halal, masyarakat jadi sangat terbantu buat lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi produk nan niscaya kehalalannya. Tidak ada lagi keraguan di dalamnya, lantaran sudah ada forum nan menjamin kehalalannya.

Ini merupakan kemajuan pesat dan prestasi tersendiri dari kalangan umat Islam, lantaran ada pencerahan meluas buat mengkonsumsi produk halal.

Kaidah Hukum

Namun kalau kita bicara tentang hukum dan anggaran mainnya secara logika fiqih, memang agak sedikit berbeda pendekatannya.

Pertama, bahwa dalam tata hukum Islam kita memiliki anggaran bahwa dasar dari segala sesuatu ialah halal. Kalau kita meminjam logika label halal, akan tertanam di benak masyarakat bahwa nan halal hanya nan ada label halalnya saja, sedangkan nan tak ada label halalnya hukumnya menjadi haram.

Ini nan perlu dicermati dengan teliti. Sebab tak berarti segala produk makanan nan tak ada label halalnya lantas hukumnya niscaya haram. Hanya saja belum ada penelitian tentang kepastian halalnya. Kita tak dapat mengubah suatu hukum hanya dengan asumsi, tetapi harus dengan penelitian nan pasti.

Kaidah fiqhiyah nan dapat kita terapkan ialah bahwa pada dasarnya segala jenis makanan itu halal. Al-ashlu fil asy-yaa’i al-ibahah (hukum dasar segala sesuatu ialah halal).

Maka semua makanan itu pada dasarnya halal. Hukumnya baru berubah menjadi haram setelah ada sebuah penyelidikan nan memastikan bahwa makanan itu mengandung unsur haram. Tidak dapat hanya dengan menggunaan asumsi. Sekedar menghindari dari mengkonsumsi produk nan belum berlabel halal, tentu baik. Tapi kalau sampai memvonis haram, tentu juga tak dapat dibenarkan.

Masalah ini berbanding terbalik dengan masalah faraj wanita, di mana hukum dasarnya ialah haram, sebagaimana kaidah fiqih:

Al-ashlu fil abdhaa’i at-tahrim (hukum dasar dari kemaluan wanita ialah haram)

Pengertiannya ialah bahwa seluruh kemaluan wanita itu haram buat disetubuhi, kecuali nan telah ditetapkan kehalalannya. Misalnya dengan jalan pernikahan.

Kemudian, hukum dasar nan sudah ada itu tak dapat begitu saja berubah menjadi haram, hanya berdasarkan asumsi.Kaidah fiqihnya demikian: Al-Yaqiinu la yazuulu bisy-syakki. Sesuatu hukum nan didasari pada sesuatu nan meyakinkan tak dapat diubah hukumnya hanya berdasarkan keraguan.

Tapi lepas dari masalah cara menyimpulkan hukum, tak ada salahnya untuk kita buat menghindarkan diri dari mengkonsumsi produk nan belum berlabel halal. Paling tidak, sebagai sikap wara’ (hati-hati) atas sesuatu nan belum pernah dilakukan penyelidikan atasnya.

Asalkan jangan sampai kita mengeluarkan vonis haram kepada suatu produk nan tak berlabel halal. Kecuali setelah dipastikan lewat penelitian bahwa produk itu mengandung unsur nan haram.

Wallahu a’lam bishshawab, wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc.

Umum

advertisements

Abu Haidar 2018 - Contact - Privacy Policy