Menggunakan Jasa Biro Jasa

Menggunakan Jasa Biro Jasa

Ass. Wr. Wb, Ustadz.

Saya mau bertanya misalnya kita mau mengurus paspor, SIM, STNK atau lainnya, tapi dalam pengurusannya kita menggunakan jasa calo atau biro jasa, nan mana tentu kita harus bayar lebih mahal dari biaya nan harusnya kita keluarkan. Tapi tentu kita tak akan direpotkan dengan berbagai mekanisme dan tak perlu buang-buang waktu buat mengurus hal tersebut di atas.

Kita rela dan ridho dikenakan biaya oleh calo tersebut sebab keterbatasan kita dalam pengurusan dokumen-dokumen tersebut. Apakah transaksi nan kita lakukan dengan calo atau biro jasa tersebut termasuk nan halal atau haram, ya?

Terima kasih, Ustadz.

Wass.

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sebenarnya sejak awal memang ada kesalahan dalam masalah birokrasi di negeri ini. Birokrasi nan seharusnya bertujuan buat menertibkan dan mengatur sistem administrasi agar mudah, cepat, seksama dan efektif, justru malah menjadi penghambat.

Ini memang masalah paling runyam di negeri kita dan sangat klasik. Mentalitas para aparat sejak awal memang sudah salah arah, bukan berorientasi buat melayani, tetapi sebaliknya cenderung minta dilayani. Akibatnya, muncul kemudian majemuk praktek nan tak sinkron prosedur.

Seharusnya, kalau mentalitasnya lurus, niatnya ikhlas dan kerja seusai dengan orientasi profesionalisme, semua urusan bikin SIM, STNK, paspor dan lainnya sangat mudah, cepat, murah dan menyenangkan. Tetapi sebab sejak awal proses birokrasi ingin dijadikan sebagai wahana mencari uang di luar prosedur, akhirnya mekanisme itu sendiri pun dibuat menjadi sangat tak efektif.

Dan korbannya siapa lagi kalau bukan rakyat sebagai sapi perah. Bahkan sudah menjadi sebuah idiom bahwa selama masih dapat diperah, kenapa harus dihentikan? Selagi masih dapat dibikin sulit, kenapa harus dipermudah? Selama dapat dibikin mahal, kenapa harus dibuat murah?

Padahal kalau memang ada goodwill dari atas dan terus dapat ditekankan ke taraf birokrasi nan paling bawah, seharusnya semua urusan begitu dapat sangat mudah dan sangat murah, bahkan gratis.

Misalnya saja ide buat membuat e-goverment, seharusnya sudah dapat menjadi solusi praktis. Tapi alih-alih jadi solusi, e-goverment malah jadi ajang bisnis baru. Sebab lembaga-lembaga nan tugasnya mengurusi rakyat dan dibiayai uang rakyat itu justru berlomba-lomba membuat proyek website nan kurang berguna. Sekedar menampilkan menu-menu nan tak menjadi solusi masalah birokrasi.

Seharusnya, buat membuat KTP atau memperpanjang, cukuplah dilakukan secara online. Demikian juga perpanjang STNK, paspor, SIM dan lainnya. Setiap rakyat cukup masuk warnet, klak-klik lima sepulh menit, maka dokumen nan dibutuhkan segera selesai dan diantar sampai rumah.

Dan kalau ada niat, semua itu dapat diselesaikan dengan mudah. Sayangnya, lagi-lagi gurita birokrasi tak pernah rela memberi nan termudah buat rakyat, sehingga tetap saja sampai sekarang, tak pernah selesai masalahnya.

Maka akhirnya, muncullah biro jasa-biro jasa itu. Dan konyolnya, pemiliknya tak sporadis justru para pejabat di dalam birokrasi itu sendiri. Jadi mereka bisa untung dua kali, pertama dari gaji resmi. Kedua dari jasa fee biro jasa.

Yang paling menderita lagi-lagi rakyat, mereka tak punya pilihan dan alternatif. Maka jangan salahkan rakyat kalau mereka harus memilih nan paling mudah.

Hukum Syariah

Kalau kita pandang dari sudut permintaan dan suply, sebenarnya jasa pengurusan dokumen itu sangat besar perannya, terutama dalam menghadapi birokrasi nan tak baik.

Uang jasa buat biro jasa itu ialah imbalan buat memenuhi semua persyaratan administrasi, mulai dari antri beli formulir hingga mengurus tetak bengek ke sana ke mari. Kalau dikerjakan oleh mereka nan sudah biasa melakukannya, dapat cepat dan lancar. Sedangkan kalau dikerjakan oleh orang awam, tentu akan sangat menyita waktu dan tenaga.

Misalnya, dari pada repot membayar perjanjangan STNK, di mana waktu kita akan habis seharian di kantor polisi, maka akan lebih nyaman bila dikerjakan oleh orang nan sudah biasa melakukannya. Dan wajar buat jasanya itu kita beri dia upah nan cukup.

Asalkan orang-orang nan ada di dalam biro jasa memang bekerja sinkron dengan mekanisme nan benar, tak dengan jalan menyuap atau melanggar anggaran resmi, tak dengan menipu atau mengambil harta nan tak halal, tentunya jasa itu baik sekali. Karena memberikan kemudahan untuk mereka nan sibuk, atau tak punya pengetahuan.

Tetapi bila di dalamnya terdapat hal-hal nan bertentangan dengan hukum agama, sehingga melanggar masalah nan esensial syariah, tentu saja kita tak boleh menggunakan jasa seperti itu.

Wallahu a’lam bishshawab, wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc.

Umum

advertisements

Abu Haidar 2018 - Contact - Privacy Policy