Negeri Para Penjahat dan Koruptor

Negeri Para Penjahat dan Koruptor

Hidup di Indonesia ini sepertinya sudah tak ada lagi keberkahannya. Hayati penuh dengan kedustaan, kebohongan, kepalsuan, menipu, dan segela bentuk kejahatan dan konduite nan menyimpang. Sogok dan suap sudah menjadi ‘aqidah’.

Tak ada lagi para penegak hukum nan tidak pernah ‘menelan’ sogok dan suap. Sepertinya tak ada setitikpun asa nan bisa diharapkan bagi masa depan Indonesia. Seakan semua manusia bergerak ke arah perbuatan nan nista itu.

Belum usai kasus Bank Century, nan diputuskan DPR, dan sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya, dan mungkin dibiarkan, tanpa ada langkah-langkah konkrit, khususnya terhadap para penanggung jawab nan telah menggelontorkan dana bailout kepada Bank Century Rp 6,7 triliun, sekarang semua orang membicarakan sosok Gayus Tambunan, nan hanya golongan III A dari pegawai Dirjen Pajak, menjadi seorang milyarder, nan kekayaannya sangat fantastis, dan nan diungkap dari hasil  korupsi/sogokan mencapai Rp 25 miliar. (berita Republika,30/3/2009, jumlahnya Rp 28 miliar)

Lalu, ada nan membuat fitnah analisis, bila  pegawai pajak jumlahnya 32.000, seandainya nan bermental seperti Gayus Tambunan 10 persen saja, maka 3200 dikalikan Rp 25 milyar, hasilnya sudah Rp 80 triliun. Bagaimana seandainya nan bermental seperti Gayus Tambunan itu, misalnya 90 persen, maka 28.000 dikalikan Rp 25 miliar, maka hasilnya mencapai 720 triliun. Sungguh luar biasa.

Inilah kisah negeri nan dihuni para penjahat, koruptor, tukang tipu, tukang sogok dan suap, para maling uang negara, dan semuanya tidak ada nan merasa malu sedikitpun, di raut paras mereka. Para koruptor dan maling uang negara, dan tukang sogok, ketika di pengadilan tidak sedikitpun ada rasa penyesalan mereka, dan paras mereka tetap ceria, dan menebar senyum ke mana-mana, dan paras mereka tegas-tegas menatap kamera saat berjumpa dengan para wartawan.

Negeri ini benar-benar aneh. Negeri nan para birokrat dan pejabat serta penguasanya sangat aneh dan ajaib. Mereka mempunyai prinsip, tabiat orang Indonesia itu, suka ‘pelupa’. Jadi, kalau mereka korup, maling uang negara, menerima sogok dan suap, lantas kasusnya dibawa ke pengadilan, prinsipnya niscaya rakyat akan lupa, tidak akan ingat lagi peristiwa nan pernah terjadi sebelumnya. Maka mereka mempunyai hobi ‘menilep’ uang negara, dan menerima sogok dan suap.

Lihat saja kasus pemilihan deputi senior Gubernur Bank Indonesia (BI), Miranda Gultom, nan sangat menyesakkan dada, ada anggota dewan dari PDIP, Golkar, PPP, dan Fraksi TNI/Polri, nan menerima uang ‘balas budi’ nilainya bermilyar-milyar, dan dijelaskan dengan gamblang dan terang benderang. Tapi, sampai sekarang nan ditekuk di pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) hanya nan menerima travel cheque, tapi nan menyogok, masih bisa tertawa-tawa di rumahnya.

Sesudah mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji, membuat ‘nyanyian’ tentang Gayus Tambunan tentang raibnya uang Rp 25 miliar nan raib, seakan-akan petir disiang bolong, dan semuanya menjadi ‘kiamat’, tapi itu hanya sebentar saja. Karena mereka nan sudah mendarah daging dengan kejahatan, niscaya mereka tidak akan pernah jera dengan warta dan siaran di media, siang dan malam. Bahkan tidak segan-segan mereka berani membela diri.

Buktinya tidak akan ada pengadilan nan menjatuhkan sanksi berat bagi mereka nan telah melakukan kejahatan, nan berkaitan dengan korupsi, sogok, suap, dan maling uang negara. Kasus nan paling spektakuler dalam sejarah bangsa ini, yaitu kasus BLBI nan menghabiskan Rp 650 triliun, dan tak ada nan dihukum berat, dan hanya beberapa gelintir orang. Disusul kasus bail out Bank Century Rp 6,7 triliun, sepertinya kasus  ini akan berlalu bersamaan dengan waktu.

Para pejabat dan penagung jawab dibidang penegakkan hukum, hanya sibuk membuat pernyataan di media eletronik dan media cetak. Tidak ada tindakan nan konkrit dan konkret terhadap mereka. Para penjahat itu, tidak ada nan jera, sebab mereka sudah tahu hukumannya, dan hukumannya itu bisa diatur, seperti nan dilakukan Gayus Tambunan nan di vonis bebas oleh pengadilan. Untuk apa takut berbuat kejahatan, dan melakukan korupsi serta maling uang negara, faktanya tidak akan ada sanksi nan berarti.

Denny Indrayana nan menjadi sekretaris Satgas Pemberantasan Pialang Kasus, hanya setiap malam ada di TV, dan menjadi seakan ‘bintang film’, dalam sebuah film nan bernama Gayus Tambunan. Betapa absurdnya kehidupan para pejabat di negeri ini, buktinya, Gayus Tambunan, sebelumnya sudah berjumpa dengan orang-orang Satgas Pemberantas Pialang Kasus, seperti Deny Indrayana dan lainnya, tapi mengapa masih bisa pergi meninggalkan Indonesia, dan tak ditangkap serta di tahan? Sesudah pergi dari Indonesia baru keluar dari Polri, tindakan pencekalan. Inilah nan menjadi sebuah bukti ketidak seriuasan para pejabat penegak hukum di Indonesia dalam menangani kasus korupsi.

Dari kasus Gayus Tambunan ini terungkap seluruh aparat penegak hukum terlibat, polisi, jaksa, , aparat pajak, dan aparat penegak hukum lainnya, secara sistemik terlibat dalam terlibat dalam kasus ini. Ini hanyalah salah satu kasus telah merembet ke semua institusi penegak hukum, dan forum lainnya.

Denny Indrayana selaku sekretaris Satgas Mafkelar Kasus, mengusulkan agar dilakukan verifikasi terbalik.  Tapi, ada nan memberikan komentar, ketika berlangsung diskusi di TV partikelir di Jakarta, presenternya mengomentari gagasan Denny, kalau itu dilakukan adanya verifikasi terbalik terkait dengan kekayaan pajabat, maka Indonesia akan bubar. Tidak ada penjabat nan bisa kalis, dari kasus sogok, suap, dan maling uang negara. Salah bukktinya Gayus Tambunan nan hanya golongan III A, faktanya bisa menjadi milyader. Bagaimana pejabat nan lebih tinggi?

 Menkeu Sri Mulyani, sering mendapatkan pujian setinggi langit, bahwa sukses melakukan reformasi birokrasi Depkeu, tapi dengan Gayus Tambunan, sebenarnya reformasi apa nan dikatakan sukses oleh Menteri keuangan itu?  Kenyataannya menjadi ‘abal’, walaupun gajinya para pegawai pajak sudah dinaikkan, tidak menutup tindakan korup mereka.

Gayus Tambunan hanyalah golongan III A dari pegawai Dirjen Pajak, lalu pejabat-pejabat lainnya bagaimana? Bagaimanan kalau dilakukan verifikasi terbalik atas segala kekayaan nan mereka miliki itu? Dari mana sumbernya? Apakah mereka nan menjabat sebagai birokrat dan penjabat bisa mempertanggungjawabkan harta kekayaan mereka?

Salah seorang mantan Dirjen Pajak, nan sekarang menjadi pejabat di BPK, memiliki kekayaan nan bermilyar-milyar, dan berdasarkan pengakuannya, sebagian kekayaan nan dimilikinya berasal dari hibah. Pantaslah kalau Indonesia tak pernah naik peringkatnya sebagai negara paling korup di muka bumi ini. Wallahu’alam.

Editorial

advertisements

Abu Haidar 2017 - Contact - Privacy Policy