Proses Penyidikan

Proses Penyidikan

Assalamu’alaikum wr. wb.

Bu Evi, beberapa waktu nan lalu ada kerabat kami nan bekerja di instansi pemerintahan mulai merasakan khawatir. tetapi bukan sebab beliau “ikut makan” uang negara, tetapi melainkan beliau bertugas sebagai Pihak nan mewakili instansinya melakukan proyek eksklusif (Pimpinan Proyek) tetapi penerima proyek ternyata tak amanah. Dan hal ketidakamanahan tersebut tanpa sepengetahuannya. Karena secara administratif semuanya berjalan normal.

Kerabat kami mendengar kabar bahwa ada pihak penerima donasi proyek nan telah dijalankannya, diperiksa kepolisian sebab dugaan korupsi. Yang menjadi pertanyaan aku apa saja proses nan kemungkinan akan dijalani oleh kerabat kami tersebut, apa ada kemungkinan beliau juga akan diperiksa, ya Bu?

Atas masukan Ibu, aku ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Wa’alaikumussalam wr. wb.

Saudara L di Jakarta, mudah-mudahan kerabat Anda tak terlibat. Sehingga kalaupun dipanggil dan diperiksa, hanya sebatas sebagai saksi. Tetapi dalam banyak kasus korupsi saat ini, dari saksi kemudian bisa meningkat menjadi tersangka, sebab rumusan dari pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada unsur nan menyebutkan bahwa perbuatan tindak pidana korupsi tersebut tak perlu mengayakan diri sendiri, tetapi dapat saja mengayakan orang lain ataupun korporasi.

Saudara L, kemungkinan besar kerabat Anda tersebut memang akan diperiksa. Inspeksi dapat dilakukan oleh pejabat penyidik POLRI ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Disini kita akan membicarakan inspeksi oleh penyidik POLRI. (keduanya sebenarnya tidaklah berbeda).

Hal pertama nan akan dilakukan ialah Penyidikan. Penyidikan ini maksudnya serangkaian tindakan nan dilakukan pejabat penyidik sinkron dengan cara nan diatur dalam undang-undang buat mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana nan terjadi, sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Penyidikan ini terbagi dalam beberapa tahapan. Dan tahapan pertamanya ialah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh pejabat penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti nan cukup” agar bisa dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Fungsi dan wewenang penyelidik ini antara lain:

  1. Berdasarkan hukum:
    Menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang nan dicurigai dan tindakan lain menurut hukum.
  2.  Berdasar perintah penyidik:
    Maksudnya penyelidik di loka ini melaksanakan perintah penyidik seperti: penangkapan, pelarangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; inspeksi dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik dan berkewajiban membuat laporan.

Saudara L, kerabat Anda akan menerima pemanggilan, baik sebagai saksi ataupun kemudian meningkat menjadi sebagai tersangka. Jika inspeksi sebagai saksi tentunya tak terlalu memberatkan. Karena sebatas dimintai keterangan, tetapi kerabat Anda tersebut sebaiknya mulai memberikan keterangan dan bukti-bukti nan mendukung ketidakterlibatannya atas tindak pidana nan dilakukan oleh penerima proyek tersebut. Jika ia memiliki bukti-bukti surat, sebaiknya diperlihatkan dan kemudian diserahkan.

Tetapi nan menjadi masalah di loka ini adalah, bukan tak mungkin setelah menjadi saksi kemudian dalam inspeksi nan dilakukan padanya ditemui fakta-fakta bahwa ia pun patut dijadikan tersangka, maka status kerabat Anda tersebut naik menjadi tersangka juga.

Dalam termin menjadi tersangka maka ada beberapa hal nan krusial buat dipahaminya seperti undang-undang nan melindungi hak asasinya dan haknya buat mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri. Bahwa ia harus dianggap tak bersalah sinkron dengan prinsip hukum asas praduga tidak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan nan memiliki kekuatan hukum nan tetap.

Ada beberapa hak tersangka nan juga harus dipahaminya:

  1. Hak tersangka buat mendapat inspeksi oleh penyidik.
  2. Hak tersangka agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan.
  3. Hak tersangka buat diberitahu dengan jelas dalam bahasa nan dimengerti tentang apa nan dipersangkakan kepadanya pada waktu inspeksi dimulai.
  4. Juga hak tersangka buat mendapatkan donasi penasehat hukum.

Dalam pemeriksaan, tata cara inspeksi tersangka (secara hukum) oleh penyidik antara lain:

  1. Jawaban atau keterangannya harus diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan juga dalam bentuk apapun. (Disinilah butuh donasi penasehat hukum buat mendampinginya, sebab dapat saja terjadi penyidik menggiringnya pada pertanyaan-pertanyaan nan menjerat dan kemudian memberatkannya).
  2. Penyidik mencatat dengan seteliti mungkin keterangan tersangka:
    a. Sinkron dengan rangkaian kata-kata nan dipergunakannya.
    b. Dan keterangan tersebut:
    – Dicatat dalam Warta Acara Inspeksi oleh penyidik.
    – Setelah dicatat, ditanyakan/dimintakan persetujuan kepada tersangka tentang kebenaran isi Warta Acara tersebut. Jika ada nan tak sinkron menurutnya maka ia harus memberitahukan kepada penyidik bagian nan tak disetujuinya/terjadi kesalahan pengetikan buat kemudian diperbaiki.
    – Bila tersangka sudah menyetujui isi Warta Acara Pemeriksaannya maka ia membubuhkan tanda tangannya. Bila ia merasa dibawah tekanan, atau tersangka merasa penyidik tak mau memperbaiki sinkron fakta nan dipahaminya, maka ia bisa saja menolak buat menandatangani Warta Acara Pemeriksaan. Dan penyidik akan membuat catatan tentang hal itu serta alasan tersangka tak menandatangani Warta Acara Pemeriksaannya.
  3.  Jika tersangka nan akan diperiksa bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik, maka penyidik bisa membebankan inspeksi kepada penyidik di wilayah hukum loka tinggal tersangka.
  4.  Atau jika tersangka tak bisa hadir menghadap penyidik, maka penyidikan bisa dilakukan di loka tersangka dengan cara penyidik nan mendatangi tersangka.

Saudara L, dalam banyak kasus korupsi para tersangka ini dengan beberapa pertimbangan kemudian ditahan atas perintah penyidik. Dan atas penahanan tersebut tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya dapat:

  • Mengajukan keberatan atas penahanan tersebut;
  • Atau mengajukan keberatan atas jenis penahanan dan meminta dilakukan peralihan atas jenis penahanan, misalnya dari tahan rutan menjadi tahanan kota.

Dan atas pengajuan tersebut penyidik dapat:

  • Menerima dan kemudian mengalihkan jenis tahanan.
  • Mengabulkan atau menolak permintaan pengalihan penahanan (termasuk pelepasan) tersangka.
  • Tidak mengabulkan keberatan tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya.

Bila dalam tenggang waktu 3 hari penyidik tak mengabulkan keberatan tersangka, maka pengajuan keberatan bisa diajukan kepada “atasan penyidik” tersebut. Dan atasan penyidik bisa saja menolak juga atau mengabulkan keberatan penahanan atau pengalihan jenis penahanan.

Penyidik dan atasannya mengabulkan permintaan tersangka, keluarga ataupun penasehat hukum dengan syarat ada agunan keluarga maupun agunan uang.

Hal lain nan juga bisa dilakukan tersangka jika keberatan atas penahanannya ialah dengan mengajukan praperadilan (yaitu proses inspeksi atas keberatan penahanan nan pemeriksaannya dilakukan oleh Pengadilan Negeri). Tetapi ini dilakukan jika memang meyakini ada kesalahan mekanisme disana. Jangan sekedar sebagai alasan buat mengulur-ulur waktu. Apalagi ternyata dalam kebanyakan kasus praperadilan, banyak tersangka nan mengalami kekalahan.

Demianlah saudara L, mohon maaf aku banyak masuk pada bahasan tersangka, bukan dengan asa kerabat Anda tersebut menjadi tersangka. Tetapi inilah kemungkinan nan akan dihadapinya. Dan tahapan-tahapan nan aku sebutkan diatas juga tak hanya buat tindak pidana korupsi, tetapi juga buat kasus-kasus tindak pidana lainnya. Sehingga mudah-mudahan bermanfaat juga buat pembaca lain.

Mudah-mudahan kemudahan selalu menyertai kerabat Anda tersebut, jika ia memang tak bersalah. Amin.

Evi Risna Yanti, S.H, evi_risnayanti@yahoo.com

advertisements

Abu Haidar 2018 - Contact - Privacy Policy