Sistem Ekonomi Islam : Distribusi Pendapatan nan Adil

Sistem Ekonomi Islam : Distribusi Pendapatan nan Adil

Dengan komitmen Islam nan khas dan mendalam terhadap persaudaraan umat manusia dan keadilan ekonomi sosial, maka ketidak-adilan dalam hal pendapatan dan kekayaan tentu saja bertentangan dengan semangat Islam. Ketidak-adilan seperti itu hanya akan merusak rasa persaudaraan nan hendak diciptakan Islam.

Disamping itu, sebab seluruh sumber daya, menurut Qur’an ialah “amanat Allah kepada seluruh umat manusia” (QS. 2:29), maka tidak dibenarkan sama sekali apabila sumberdaya-sumberdaya tersebut dikuasai oleh sekelompok kecil manusia saja (monopoli).

Jadi, Islam menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan nan adil, hingga setiap individu memperoleh agunan serta taraf hayati nan manusiawi dan terhormat, sinkron dengan harkat manusia nan melekat dalam ajaran-ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi (QS. 2:30).

Suatu masyarakat Islam nan gagal memberikan agunan serta taraf hayati nan manusiawi tidaklah layak disebut masyarakat Islam, seperti dinyatakan oleh Nabi saw: “Bukanlah seorang Muslim nan tidur dalam keadaan kenyang sedang tetangganya lapar” (HR. Bukhari, dalam Shahih-nya, 1:52).

Umar bin Khathab, Khalifah kedua, ketika menerangkan tentang redistribusi keadilan dalam Islam, beliau menekankan dalam salah satu pidato umumnya bahwa setiap orang mempunyai hak nan sama dalam kekayaan masyarakat, bahwa tidak seorang pun, termasuk dirinya sendiri, nan memiliki hak nan lebih besar dari nan lain. Bahkan seandainya ia bisa hayati lebih lama, ia akan berusaha agar seorang gembala nan hayati di atas gunung Shan’a menerima bagian dari kekayaannya.

Khalifah Ali bin Abi Thalib diriwayatkan juga telah menekankan bahwa “Allah telah mewajibkan orang-orang kaya buat menyediakan kebutuhan orang-orang miskin dengan selayaknya. Apabila orang-orang miskin tersebut kelaparan, tidak punya baju atau dalam kesusahan hidup, maka itu ialah sebab orang-orang kaya telah merampas hak-hak mereka, dan patutlah bagi Allah buat membuat perhitungan bagi mereka dan menghukum mereka”.

Para pakar hukum sepakat bahwa ialah kewajiban bagi masyarakat Islam secara keseluruhan, khususnya kelompok nan kaya, buat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pokok kaum miskin, dan bila mereka tidak mau memenuhi tanggung jawab ini, padahal mereka mampu, maka negara bisa bahkan harus memaksa mereka buat memenuhinya.

Program Islam dalam redistribusi kemakmuran terdiri dari tiga bagian:
Pertama, seperti telah diuraikan terlebih dahulu, ajaran-ajaran Islam mencakup pemberian donasi bagi kaum penganggur dan pencari pekerjaan supaya mereka memperoleh pekerjaan nan baik, dan pemberian upah nan adil bagi mereka nan bekerja.

Kedua, Islam menekankan pembayaran zakat buat redistribusi pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, nan -karena ketidakmampuan atau rintangan-rintangan pribadi (kondisi-kondisi fisik atau mental nan bersifat eksternal, misalnya ketiadaan kesempatan kerja)- tak mampu mencapai taraf hayati nan terhormat dengan usaha sendiri. Hal ini dimaksudkan agar “kekayaan tak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya diantaramu saja” (QS. 59:7).

Ketiga, pembagian warisan tanah/kebun dari seseorang nan meninggal, sinkron dengan patokan nan telah ditentukan diantara sejumlah individu-individu buat mengintensifkan dan mempercepat distribusi kekayaan di masyarakat.

Akan tetapi, konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dan konsepsinya tentang keadilan ekonomi ini tidaklah berarti menuntut bahwa semua orang harus menerima upah nan sama, tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat.

Islam mentolerir ketidak-samaan pendapatan sampai taraf tertentu, sebab setiap orang tidaklah sama sifat, kemampuan, dan pelayanannya kepada masyarakat (QS. 6:165; 16:71; 43:32).

Karena itu, keadilan distributif dalam masyarakat Islam, setelah memberi agunan taraf hayati nan manusiawi kepada seluruh warganya melalui pelembagaan zakat, mengijinkan disparitas pendapatan nan sinkron dengan disparitas nilai kontribusi atau pelayanan nan diberikan, masing-masing orang menerima pendapatan nan sepadan dengan nilai sosial dari pelayanan nan diberikannya kepada masyarakat.

Penekanan Islam terhadap keadilan distributif ialah demikian keras, hingga ada beberapa orang dari kaum Muslimin nan percaya akan persamaan kekayaan nan mutlak. Abu Dzar, salah seorang sahabat dekat Nabi, berpendapat bahwa tidaklah halal bagi seorang Muslim buat memiliki kekayaan diluar kebutuhan pokok keluarganya. Tetapi sebagian besar sahabat Nabi tak setuju dengan pendapat ekstrim ini dan mencoba mempengaruhinya buat merubah pendapatnya. (lihat: Tafsir Ibnu Katsir, tentang QS.9:34).

Tapi Abu Dzar sendiri juga tak mendukung persamaan pendapatan. Ia mendukung persamaan dalam simpanan kekayaan (stock). Ini, katanya, dapat dicapai apabila seluruh kelebihan dari pendapatan nan telah dipakai buat keperluan-keperluan pokok (al-’afw) dipergunakan buat meningkatkan tingkat hayati orang-orang miskin.

Akan tetapi mufakat para ulama Islam ialah bahwa walaupun mereka sangat mendukung keadilan distributif, namun mereka berpendapat bahwa apabila seorang Muslim memperoleh penghasilan dengan cara-cara nan halal dan memenuhi kewajibannya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan membayarkan zakat pendapatan dan kekayaannya, maka tak ada salahnya ia memiliki kekayaan lebih dari orang-orang Muslim nan lain.

Akan tetapi, dalam kenyataan, apabila ajaran-ajaran Islam tentang halal dan haram dalam pencarian kekayaan ditaati, norma-norma keadilan terhadap kaum buruh dan konsumen diterapkan, pedoman-pedoman redistribusi pendapatan dan kekayaan dilaksanakan, dan hukum Islam dalam masalah pembagian warisan diberlakukan, maka tak akan ada disparitas besar dalam pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat Islam.

4. Kemerdekaan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial

Dasar iman nan paling krusial dalam Islam ialah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah, sebab itu hanya boleh bersikap menghamba kepada-Nya saja (QS. 13:36 dan 31:32). Ini ialah intisari, piagam Islam tentang kemerdekaan dari segala jenis perbudakan.

Dalam hal ini Al-Qur’an mengatakan bahwa salah satu tugas Nabi Muhammad saw ialah buat “membebaskan umat manusia dari beban dan belenggu nan mengikat mereka” (QS. 7:157). Semangat kemerdekaan atau kebebasan inilah nan mendorong Umar, Khalifah kedua, buat mengatakan: “Sejak kapankah engkau memperbudak manusia nan dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka?”.

Imam Syafi’i, pendiri madzhab fiqh Syafi’i, mengungkapkan semangat nan sama ketika ia mengatakan: “Allah telah menciptakanmu dalam keadaan merdeka, sebab itu selalulah merdeka”.

Karena manusia dilahirkan merdeka, maka tidak seorang pun, walau negara sekalipun, berhak buat merampas kemerdekaannya dan membuat hidupnya tunduk pada berbagai cara dan aturan. Ulama-ulama fiqh sepakat bahwa pembatasan-pembatasan tidak bisa dikenakan kepada seorang nan merdeka, dewasa, dan sehat akal fikirannya, bahkan meskipun ia berbuat merugikan dirinya sendiri, dengan, misalnya, membelanjakan uangnya secara boros tanpa faedah.

Alasan nan dikemukakannya buat itu ialah bahwa merampas kemerdekaan atau kebebasan menentukan pilihan ialah sama dengan merendahkan kemanusiaannya dan memperlakukannya seperti hewan nan tidak berakal. Kemadharatan/ kerugian nan ditimbulkan oleh tindakan ini ialah lebih besar daripada kerusakan nan timbul sebab keborosannya. “Bahaya nan lebih besar tidak boleh dikenakan buat menghindari bahaya nan lebih kecil”.

Akan tetapi disparitas pendapat ini -tentang restriksi kemerdekaan orang nan berlaku boros- hanya menyangkut seorang nan merugikan kepentingan dirinya sendiri tanpa, tentu saja, melanggar batas-batas kebiasaan Islam.

Apabila seseorang merugikan kepentingan orang lain, maka tidak ada disparitas pendapat bahwa restriksi boleh dan bahkan harus dikenakan terhadapnya. Semua pakar hukum Islam berpendapat boleh dikenakan restriksi apabila restriksi itu bisa mencegah timbulnya kerugian di pihak orang lain atau menyelamatkan kepentingan umum; karena, seperti kata Abu Hanifah, “kontrol ialah perlu bagi seorang dokter nan tak berpengalaman, atau seorang hakim nan tak hati-hati, atau seorang majikan nan bangkrut; sebab kontrol seperti itu berarti mengenakan kerugian nan lebih kecil terhadap seseorang buat menghindari bahaya nan lebih besar”.

Kesejahteraan sosial memiliki loka nan absolut krusial dalam Islam, dan kebebasan individu, walaupun sangat penting, tak boleh mengabaikan akibat sosialnya.
Untuk menempatkan hak-hak seorang individu vis-a-vis individu-individu lain dalam masyarakat, maka ulama-ulama fiqh telah menyepakati prinsip-prinsip dasar berikut ini:

1. Kepentingan nan lebih besar dari masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu.
2. Walaupun “menghindarkan kerugian” dan “meningkatkan keuntungan” kedua-duanya ialah tujuan primer syari’ah, namun nan pertama lebih diutamakan daripada nan kedua.
3. Suatu kerugian nan lebih besar tidak bisa dikenakan buat menghindari kerugian nan lebih kecil; atau suatu laba nan lebih besar tidak bisa dikorbankan demi laba nan lebih kecil. Sebaliknya, kerugian nan lebih kecil bisa dikenakan buat menghindari kerugian nan lebih besar; atau suatu laba nan lebih kecil bisa dikorbankan demi laba nan lebih besar.

Kebebasan individu, dalam batas-batas etika Islam, hanya dianggap absah selama tak bertentangan dengan kepentingan masyarakat nan lebih besar, atau selama individu nan bersangkutan tak melanggar hak-hak orang lain.

Sifat Sistem Ekonomi Islam

Pembahasan tentang tujuan-tujuan sistem ekonomi Islam di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan material nan berdasarkan nilai-nilai spiritual nan kokoh merupakan dasar nan sangat perlu dari filsafat ekonomi Islam.

Karena dasar sistem Islam sendiri berbeda dari sosialisme dan kapitalisme, nan keduanya terikat pada keduniaan dan tidak berorientasi pada nilai-nilai spiritual, maka suprastrukturnya juga mesti berbeda. Usaha apapun buat memperlihatkan persamaan Islam dengan kapitalisme atau sosialisme hanyalah akan memperlihatkan kekurang-pengertian tentang ciri-ciri dasar dari ketiga sistem tersebut.

Disamping itu, sistem Islam betul-betul diabdikan kepada persaudaraan umat manusia nan disertai keadilan ekonomi dan sosial serta distribusi pendapatan nan adil, dan kepada kemerdekaan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Dan perlu dinyatakan disini, bahwa darma ini berorientasi spiritual dan terjalin erat dengan holistik jalinan nilai-nilai ekonomi dan sosialnya. Antagonis dengan ini, orientasi kapitalisme modern pada keadilan ekonomi dan sosial dan distribusi pendapatan nan adil hanyalah bersifat parsial saja, dan merupakan dampak desakan-desakan kelompok masyarakat, bukannya merupakan dorongan dari tujuan spiritual buat menciptakan persaudaraan umat manusia, dan tak merupakan bagian integral dari holistik filsafatnya.

Sedang orientasi sosialisme, walaupun dinyatakan sebagai hasil dari filsafat dasarnya, tidaklah benar-benar berarti, sebab tiadanya darma kepada cita persaudaraan umat manusia dan kriteria keadilan dan persamaan nan adil berdasarkan spiritual di satu pihak, dan di pihak lain sebab hilangnya kehormatan dan bukti diri individu nan disebabkan sebab tak diakuinya kemerdekaan individu, nan merupakan kebutuhan dasar manusia.

Komitmen Islam terhadap kemerdekaan individu dengan jelas membedakannya dari sosialisme atau sistem apapun nan menghapuskan kebebasan individu. Saling rela tidak terpaksa antara penjual dan pembeli, menurut semua pakar hukum Islam, ialah merupakan syarat sahnya transaksi dagang. Persaratan ini bersumber dari ayat Al-Qur’an: “Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu memakan harta salah seorang diantaramu dengan jalan nan tak benar; dapatkanlah harta dengan melalui jual beli dan saling merelakan” (QS. 4:29).

Satu-satunya sistem nan sinkron dengan semangat kebebasan dalam way of life Islam ini ialah sistem dimana aplikasi sebagian besar proses produksi dan distribusi barang-barang serta jasa diserahkan kepada individu-individu atau kelompok-kelompok nan dibentuk dengan sukarela, dan dimana setiap orang diijinkan buat menjual kepada, dan membeli dari siapapun nan dikehendakinya dengan harga nan disetujui oleh kedua belah pihak.

Kebebasan berusaha, antagonis dengan sosialisme, memberikan kemungkinan buat hal itu dan diakui oleh Islam bersama-sama dengan unsur-unsur nan mendampinginya, yaitu pelembagaan hak milik pribadi.

Al-Qur’an, As-Sunnah, dan literatur fiqh penuh dengan pembahasan nan terperinci tentang norma-norma nan menyangkut pencarian dan pembelanjaan mal pribadi dan perdagangan, dan jual beli barang-barang dagangan, disamping pelembagaan zakat dan warisan.

Yang niscaya tak akan dibahas dengan demikian terperinci seandainya pelembagaan hak milik pribadi atas sebagian besar sumber-sumber daya nan produktif tak diakui oleh Islam. Karena itu, peniadaan hak milik pribadi ini tak bisa dipandang sinkron dengan ajaran Islam.

Mekanisme pasar juga bisa dipandang sebagai bagian integral dari sistem ekonomi Islam, sebab di satu pihak pelembagaan hak milik pribadi tak akan bisa berfungsi tanpa pasar.

Dan dilain pihak, pasar memberikan kesempatan kepada para konsumen buat mengungkapkan keinginannya terhadap produk barang atau jasa nan mereka senangi diiringi kesediaan mereka buat membayar harganya, dan juga memberikan kepada para pemilik sumber daya (produsen) kesempatan buat menjual produk barang atau jasanya sinkron dengan keinginan bebas mereka.

Motif mencari keuntungan, nan mendasari keberhasilan aplikasi sistem nan dijiwai kebebasan berusaha, juga diakui oleh Islam. Hal ini dikarenakan laba memberikan bonus nan perlu bagi efisiensi pemakaian sumberdaya nan telah dianugerahkan Allah kepada umat manusia.

Efisiensi dalam alokasi sumber daya ini merupakan unsur nan perlu dalam kehidupan masyarakat nan sehat dan dinamis. Tetapi sebab ialah mungkin buat menjadikan laba sebagai tujuan utama, dan dengan demikian membawa kepada berbagai penyakit ekonomi dan sosial, maka Islam menempatkan pembatasan-pembatasan moral eksklusif atas motif mencari keuntungan, sehingga motif tersebut menunjang kepentingan individu dalam konteks sosial dan tak melanggar tujuan-tujuan Islam dalam keadilan ekonomi dan sosial serta distribusi pendapatan dan kekayaan nan adil.

Pengakuan Islam atas kebebasan berusaha bersama dengan pelembagaan hak milik pribadi dan motif mencari keuntungan, tidaklah menjadikan sistem Islam mirip dengan kapitalisme nan berdasarkan kebebasan berusaha. Disparitas antara kedua hal itu perlu difahami dikarenakan oleh dua alasan penting:

Pertama, dalam sistem Islam, walaupun pemilikan mal secara pribadi diizinkan, namun ia harus dipandang sebagai amanat dari Allah, sebab segala sesuatu nan ada di langit dan di bumi sebenarnya ialah milik Allah, dan manusia sebagai wakil (khalifah) Allah hanya mempunyai hak buat memilikinya dengan status amanat. Qur’an berkata:

“Kepunyaan Allah-lah segala nan ada di langit dan dibumi” (QS. 2:84).

“Katakanlah: Kepunyaan siapakah bumi dan apa nan ada di dalamnya, kalau kamu semua tahu? Niscaya mereka akan menjawab: Milik Allah. Katakanlah: Kalau demikian, maukah kamu semua berfikir?” (QS. 23:84-85).

“Dan berilah (bantulah) mereka dari kekayaan Allah nan telah diberikan Allah kepadamu” (QS. 24:33).

Kedua, sebab manusia ialah wakil Allah di bumi, dan mal nan dimilikinya ialah amanat dari-Nya, maka manusia terikat oleh syarat-syarat amanat, atau lebih spesifik lagi, oleh nilai-nilai moral Islam, terutama nilai-nilai halal dan haram, persaudaraan, keadilan sosial dan ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan nan adil, dan menunjang kesejahteraan masyarakat umum.

Harta benda haruslah dicari dengan cara-cara nan sinkron dengan ajaran-ajaran Islam, dan harus dipergunakan buat tujuan-tujuan nan menjadi tujuan penciptaannya.

asulullah saw bersabda:

“Harta benda memang hijau dan manis (mempesona); barangsiapa nan mencarinya dengan cara nan halal, maka harta itu akan menjadi pembantunya nan sangat baik, sedangkan barangsiapa nan mencarinya dengan cara nan tak benar, maka ia akan seperti seseorang nan makan tapi tidak pernah kenyang” (HR. Muslim, dalam Shahih-nya, 2:728). Wallahu a’lam bish-shawab.

Peradaban

advertisements

Abu Haidar 2017 - Contact - Privacy Policy